Malang – Di tengah meningkatnya krisis sampah plastik dan dorongan pengurangan plastik sekali pakai, muncul persoalan lain yang tidak kalah besar yaitu jutaan tenaga kerja dan sektor industri yang masih bergantung pada plastik sebagai penggerak ekonomi nasional. Dilema tersebut menjadi pembahasan utama dalam webinar Earth Talk bertajuk “Plastik Naik, Siapa Terdampak?” yang diselenggarakan oleh EPYC Indonesia bersama GPL Yuk! dan iLitterless melalui Akun Instagram @epyc.id secara live pada 22 April 2025.
Dalam webinar yang berlangsung selama satu jam itu, Nina Amelia dan Sulaiman Sulang membahas bagaimana isu plastik tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan. Di balik tumpukan sampah plastik yang mencemari sungai dan laut, ada rantai industri panjang yang melibatkan pabrik, pekerja, distribusi, hingga ekonomi masyarakat kecil.
“Cukup pemerintah buat regulasi nutup semua pabrik-pabrik kemasan di seluruh Indonesia selesai,” ujar salah satu narasumber dalam webinar tersebut.
Namun, kalimat itu langsung diikuti pertanyaan yang menjadi inti dari diskusi malam itu.
“Tapi apa dampaknya terhadap jutaan tenaga kerja kita. Nah ini yang negara dalam dilema.”
Pernyataan tersebut menggambarkan situasi kompleks yang kini dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Di satu sisi, tekanan terhadap pengurangan plastik semakin besar karena dampaknya terhadap lingkungan terus memburuk. Namun di sisi lain, industri plastik telah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi modern.
Ketergantungan terhadap Plastik yang Sulit Dilepaskan
Dalam diskusi, Sulaiman Sulang menyoroti bagaimana plastik telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketergantungan itu bahkan terjadi dalam aktivitas yang paling sederhana.
“Kita itu nggak mau terlepas dari plastik, itu problemnya,” ujarnya.
Ia kemudian mencontohkan kebiasaan spontan masyarakat saat berbelanja di pasar.
“Saya ke pasar spontan beli jeruk, ya plastik yang dibawa pasti yang dikasih sama tukang jualnya,” katanya.
Kondisi ini memperlihatkan bagaimana plastik telah menjadi bagian dari sistem konsumsi yang dianggap paling praktis, murah, dan mudah diakses. Mulai dari kemasan makanan, pengiriman barang, hingga kebutuhan rumah tangga, hampir semuanya melibatkan plastik.
Menurut data United Nations Environment Programme, dunia menghasilkan lebih dari 400 juta ton sampah plastik setiap tahun dan sebagian besar tidak terkelola dengan baik.
Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah plastik akibat tingginya konsumsi plastik sekali pakai dan rendahnya tingkat pemilahan sampah rumah tangga.
Namun webinar ini memperlihatkan bahwa persoalan plastik tidak sesederhana menghentikan penggunaannya secara total.
Ketika Industri Plastik Menjadi Penopang Ekonomi
Di balik persoalan pencemaran lingkungan, industri plastik juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang. Tidak hanya pekerja pabrik besar, tetapi juga pelapak, pengepul, pengangkut, hingga sektor informal yang hidup dari rantai distribusi sampah plastik.
Sulaiman Sulang yang telah bergerak di dunia bank sampah sejak 2014 menjelaskan bahwa ekonomi sampah memiliki sistem yang sangat panjang dan dinamis.
Ia mengungkapkan bahwa harga sampah plastik bahkan dipengaruhi nilai tukar dolar dan kondisi pasar industri.
“Harga sampah itu kan tergantung dolar,” ujarnya.
Menurutnya, pelapak harus terus menyesuaikan lokasi penjualan berdasarkan harga terbaik. Sampah bisa dikirim ke Kabupaten Malang, Sidoarjo, hingga Surabaya tergantung kebutuhan pasar.
Namun menariknya, Sulaiman mengungkap bahwa botol plastik bukan jenis sampah dengan nilai ekonomi tertinggi.
“Ternyata perputaran duitnya lebih banyak itu kertas, kardus, besi, dan alat elektronik,” katanya.
Botol plastik justru dianggap memiliki tantangan tersendiri karena ringan dan membutuhkan ruang penyimpanan besar.
“Botol sekarang sudah makan tempat lagi, makan truk lagi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa bahkan di industri daur ulang sekalipun, plastik tetap menjadi material yang problematis.
Dilema Regulasi Pemerintah
Persoalan inilah yang membuat pemerintah berada dalam posisi sulit. Regulasi pengurangan plastik memang diperlukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi kebijakan yang terlalu ekstrem berpotensi memunculkan masalah ekonomi baru.
Menurut data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri plastik dan kemasan masih menjadi salah satu sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di Indonesia.
Karena itu, penghentian total terhadap industri plastik dinilai bukan solusi yang realistis dalam waktu dekat.
Webinar ini menunjukkan bahwa negara berada di tengah tarik-menarik dua kepentingan besar yaitu penyelamatan lingkungan dan stabilitas ekonomi masyarakat.
Jalan Tengah antara Lingkungan dan Industri
Di tengah dilema tersebut, para narasumber menilai solusi paling memungkinkan saat ini adalah membangun pendekatan “bijak plastik”.
Alih-alih pelarangan total, pendekatan ini menekankan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penguatan industri daur ulang, serta edukasi masyarakat tentang pola konsumsi yang lebih sadar lingkungan.
Nina Amelia menilai industri daur ulang justru memiliki peluang besar di tengah mahalnya harga plastik baru.
“Industri daur ulang tuh bisa masuk ke ranah ini dengan memasifkan daur ulang itu sendiri,” katanya.
Namun ia juga menyoroti tantangan terbesar industri daur ulang saat ini: sampah yang tercampur sejak dari rumah.
“Pemilahannya itu start dari rumah, jadi sampah itu tidak terkontaminasi,” ujarnya.
Menurut laporan Organisation for Economic Co-operation and Development, solusi terhadap polusi plastik membutuhkan kombinasi regulasi pemerintah, inovasi industri, dan perubahan perilaku masyarakat secara bersamaan.
Di Balik Krisis Plastik, Ada Manusia yang Bergantung
Diskusi dalam webinar Earth Talk ini memperlihatkan bahwa persoalan plastik bukan sekadar soal sampah yang mencemari lingkungan. Di balik industri tersebut, ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya pada produksi, distribusi, hingga pengelolaan limbah plastik.
Karena itu, solusi terhadap krisis plastik tidak bisa hanya berhenti pada slogan pengurangan penggunaan plastik. Dibutuhkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Di tengah meningkatnya kesadaran terhadap krisis sampah global, negara kini menghadapi pertanyaan besar: bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap plastik tanpa menciptakan krisis sosial yang baru.
